Untuk mengatasi hal tersebut, Mitra Utama MADANI PKBI Singkawang mengeluarkan kertas kebijakan pada akhir tahun 2021 yang merekomendasikan penyediaan pengajar pembantu, ruang belajar khusus, peningkatan pelatihan bagi guru, dan pengembangan standar operasional prosedur bagi sekolah inklusif. Pada April 2022, PKBI Singkawang menindaklanjuti dengan survei penanganan pengaduan warga sebagai alat pertanggungjawaban sosial untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah kota. Pada 27 Juni 2022, Pemerintah Kota Singkawang bersama-sama dengan PKBI merespons dengan meluncurkan Piagam Peningkatan Layanan untuk meningkatkan pendidikan inklusif di empat sekolah dasar negeri terpilih. Pencapaian penting ini merupakan hasil langsung dari pembelajaran dan interaksi antar-daerah oleh PKBI Singkawang dengan mitra OMS di Tasikmalaya (Jawa Barat), yang telah meluncurkan Piagam Peningkatan Layanan awal tahun ini.