Beranda›Ruang Berita›Berita Terkini›Pemerintah Daerah Tunjukkan Responsivitas yang Lebih Besar untuk Memasukkan Rekomendasi Kebijakan Organisasi Masyarakat Sipil
Pemerintah Daerah Tunjukkan Responsivitas yang Lebih Besar untuk Memasukkan Rekomendasi Kebijakan Organisasi Masyarakat Sipil
Organisasi masyarakat sipil (OMS) Mitra Utama MADANI saat ini sedang menuai hasil dari upaya advokasi dan lobi mereka.
Instansi pemerintah daerah mulai menunjukkan daya tanggap dan kemauan yang lebih besar untuk memasukkan rekomendasi kebijakan OMS di beberapa wilayah program MADANI. Misalnya, di Bogor (Jawa Barat), Mitra Utama Metamorfosis dan Dinas Sosial Kota Bogor telah sepakat untuk memperbarui database penyandang disabilitas dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi berbasis web mereka (SOLID). Selanjutnya, di Sukabumi (Jawa Barat), Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) bekerja sama dengan Mitra Utama Saba Desa untuk mengoordinasikan pelatihan anti-narkotika bagi remaja di Posyandu Remaja. Di Pangkep (Sulawesi Selatan), Mitra Utama Lekrac telah menandatangani perjanjian dengan Badan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kabupaten untuk merevitalisasi puskesmas, yang akan memberikan layanan sosial terpadu dengan dukungan Dana Desa. Di Brebes (Jawa Tengah), pemerintah kabupaten telah menunjuk Lead Partner Eska Unggul dan forum multi-stakeholder KOBBER ke sebuah tim yang akan merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program kesehatan ibu dan anak Kementerian Kesehatan (Desa Siaga KIBBL), yang akan direplikasi di 292 desa di seluruh wilayah.



