Anggota forum warga berpartisipasi dalam sesi diskusi dan curah pendapat KIA.
Pendekatan partisipatif mereka dalam kerja advokasi penanganan kesehatan ibu dan anak (KIA) telah mempererat hubungan dengan pemerintah kabupaten dalam hal meningkatkan peraturan tentang KIA dan pemberdayaan perempuan. Kurangnya akses warga terhadap fasilitas layanan kesehatan merupakan salah satu faktor mendasar yang menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak di banyak daerah lain di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Bandung. Dengan banyaknya keluarga berpenghasilan rendah, perempuan di pedesaan paling terdampak karena besarnya biaya perjalanan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Jarak dan biaya ke Puskesmas menjadi penghalang bagi perempuan dalam melakukan pemeriksaan kehamilan berkala. Oleh karena itu, mereka lebih suka mengunjungi fasilitas yang lebih dekat dari rumah meski pelayanannya kurang memadai dan di bawah standar.
Oleh karena itu, Yayasan Sapa berfokus pada peningkatan pemberian layanan kesehatan inklusif untuk ibu hamil. Pada bulan September 2020, dengan dukungan MADANI, Yayasan Sapa mendirikan Simpul Belajar multipihak bernama Simpul Belajar Madani (SIMBAD). SIMBAD mempertemukan beragam perwakilan dari pihak pemerintah, OMS, organisasi perempuan, pemuda, dan keagamaan, perorangan, serta berbagai forum berbasis komunitas yang membahas isu-isu yang relevan. Sejak itu, mereka telah menargetkan perubahan kebijakan menggunakan pendekatan berbasis bukti dan partisipatif yang akan meningkatkan pendanaan bagi layanan perawatan kesehatan utama dan memperluas tingkat aksesibilitas bagi pasien dari semua latar belakang.
Salah satu keberhasilan awal advokasi Yayasan Sapa adalah diadopsinya peraturan desa baru pada Desember 2021 di dua desa percontohan mereka. Peraturan tersebut merevitalisasi program Kementerian Kesehatan Desa Siaga KIBBL (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir) dengan mengintegrasikan Kelompok Kerja (Pokja) kolaboratif KIBBL ke dalam struktur tata kelola desa terkait program Desa Siaga. Dindin Syarifudin dari Yayasan Sapa menjelaskan bahwa mereka menggunakan Community Score Card (CSC) – alat pemantauan dan evaluasi berbasis warga: “Pencapaian [advokasi] adalah hasil dari upaya multipihak untuk menilai kualitas layanan publik di Puskesmas di lokasi percontohan kami.”
Yayasan Sapa dan SIMBAD menggelar diskusi untuk menginventarisasi tantangan terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) KIA di Kabupaten Bandung.
Yayasan Sapa dan SIMBAD mengundang masyarakat, pemerintah daerah, dan unit pelayanan pemerintah daerah untuk ikutserta dalam pemetaan masalah, yang mengidentifikasi terbatasnya akses ke layanan kesehatan bagi keluarga miskin dan kurangnya alokasi anggaran untuk KIA di tingkat desa. Berdasarkan hal ini, Yayasan Sapa dan SIMBAD begerak ke bawah untuk mempersiapkan Pokja KIBBL untuk menambah wawasan staf Puskesmas, bidan, dan relawan kesehatan tentang isu-isu terkait KIA. Mereka menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengurangi angka kematian ibu dengan melibatkan warga dalam melakukan deteksi dini terhadap perempuan dengan kehamilan risiko tinggi. Tim mereka juga bermitra dengan aparat pemerintah desa dan fasilitator dari Kementerian Desa dalam menyusun anggaran desa untuk menyediakan alokasi anggaran untuk KIA.
Sekitar sepuluh tahun yang lalu, Yayasan Sapa telah membentuk forum berbasis masyarakat yang disebut Bale Istri di sejumlah desa, yang berfungsi sebagai pusat bantuan swadaya berbasis masyarakat untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan membantu para penyintas kekerasan berbasis gender. Dengan dukungan dari MADANI, Yayasan Sapa telah melibatkan anggota forum Bale Istri dalam advokasi KIA, memantau biaya kesehatan, dan mendukung akses ibu hamil dan anak yang baru lahir ke fasilitas kesehatan. Anggota forum ini telah berperan aktif dan penting dalam advokasi Yayasan Sapa melalui keterlibatan langsung di masyarakat.
Pada bulan Maret 2023, Yayasan Sapa dan SIMBAD mereplikasi keberhasilan mereka dengan membentuk Pokja KIA ke Desa Sukamaju dan mengintegrasikannya ke dalam struktur tata kelola desa untuk “Desa Siaga”. Yayasan Sapa kemudian bekerja dengan Yayasan Rumah Inklusi Indonesia (RUMII) – sebuah OMS dan anggota SIMBAD yang berfokus pada penyandang disabilitas – untuk melatih individu- individu kunci dalam program Desa Siaga di Desa Sukamaju untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik bagi ibu hamil penyandang disabilitas. Lokakarya ini memberi pengarahan kepada peserta tentang berbagai jenis disabilitas, tantangan kesehatan yang mungkin dihadapi ibu hamil penyandang disabilitas, serta teknik dan strategi untuk menghadapi berbagai situasi.
Di tingkat kabupaten, Yayasan Sapa dan SIMBAD juga mendorong beberapa rekomendasi untuk perbaikan KIA dan pengurangan stunting. Usulan rekomendasikebijakan atas Peraturan Daerah (Perda) No. 8/2009 tentang KIA yang sudah ketinggalan zaman, memperkenalkan pendekatan tata kelola kolaboratif untuk menyelesaikan masalah KIA dan stunting dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (OMS, akademisi, sektor swasta), mendorong layanan kesehatan yang lebih inklusif yang mencakup penyandang disabilitas, dan mendorong pembentukan forum warga dari tingkat kabupaten hingga desa. Melalui penyusunan ringkasan kebijakan dengan rekomendasi berbasis bukti, Yayasan Sapa bermaksud untuk menjadikan KIA dan kualitas layanan kesehatan sebagai prioritas kabupaten – terutama pascapandemi.
Pada Januari 2023, Wakil Bupati Bandung menerima ringkasan kebijakan dan memuji kontribusi dan kemitraan Simpul Belajar multipihak dengan pemerintah. Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten juga menanggapi positif dan menambahkan: “Peraturan yang diperbarui akan membantu membentuk dasar bagi perbaikan KIA di tingkat desa.”
Keberhasilan Yayasan Sapa dalam mewujudkan kualitas layanan dan perbaikan kebijakan dalam masalah ini menunjukkan potensi pendekatan tata kelola kolaboratif MADANI dalam mendorong Kerjasama OMS dan pemerintah untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah.
Unduh di sini