BerandaRuang BeritaCerita dari LapanganMasyarakat Sipil Mitra MADANI Tingkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa

Masyarakat Sipil Mitra MADANI Tingkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa

Jul 20, 2023

PD Aisyiyah adalah organisasi otonom perempuan Muhammadiyah, yang merupakan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. PD Aisyiyah Sumedang, yang berfokus mengatasi masalah perempuan dan anak, melihat secara langsung keterbatasan perempuan ketika berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun, sejak awal 2020, mereka telah bekerja sama dengan Simpul Belajar multipihak INSUN Madani dalam kegiatan yang mendorong penggunaan Dana […]
Anggota PD Aisyiyah Sumedang dan Simpul Belajar multipihak INSUN Madani membahas pendekatan mereka untuk mendorong lebih banyak perempuan berperan aktif dalam pembangunan desa.

Anggota PD Aisyiyah Sumedang dan Simpul Belajar multipihak INSUN Madani membahas pendekatan mereka untuk mendorong lebih banyak perempuan berperan aktif dalam pembangunan desa.

PD Aisyiyah adalah organisasi otonom perempuan Muhammadiyah, yang merupakan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. PD Aisyiyah Sumedang, yang berfokus mengatasi masalah perempuan dan anak, melihat secara langsung keterbatasan perempuan ketika berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun, sejak awal 2020, mereka telah bekerja sama dengan Simpul Belajar multipihak INSUN Madani dalam kegiatan yang mendorong penggunaan Dana Desa yang lebih transparan dan pelibatan perempuan di Sumedang melalui program Madrasah Anggaran. Anggaran desa Sumedang cukup besar, sekitar 1,5 trilyun Rupiah per tahun per desa. Namun, sebagian besar hanya digunakan untuk infrastruktur seperti jalan atau administrasi desa daripada dialokasikan untuk meningkatkan layanan dasar.

Pada bulan Oktober 2020, PD Aisyiyah Sumedang dan INSUN Madani mendirikan program Kader PINTAR (Perempuan Inisiatif, Tangguh, dan Responsif) sebagai solusi lokal untuk mempengaruhi penggunaan anggaran desa. Mereka mulai dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 10 perempuan di dua lokasi percontohan MADANI dan melatih anggota kelompok itu tentang tata kelola pemerintahan desa, dan bagaimana mengoptimalkan peran perempuan untuk kepentingan desa, serta keterampilan untuk melakukan survei dan pemetaan masalah. Robi Iskandar dari INSUN Madani berharap anggota kelompok Kader PINTAR menjadi pelopor dalam kepemimpinan perempuan di desa: “Tugas kami adalah mempersiapkan kader sehingga mereka dapat memainkan peran yang lebih langsung dalam proses penganggaran desa.”

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang disosialisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang disosialisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang.

Anggota Kader PINTAR memetakan tantangan yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dan mengidentifikasi dua masalah utama: kurangnya kepercayaan pada perempuan yang berpartisipasi dan perangkat desa yang menyelenggarakan forum warga pada malam hari yang terbukti merugikan perempuan. Karena di komunitas yang relatif konservatif ini, perempuan punya kewajiban di rumah dan akan menghadapi stigma kalau keluar di malam hari. Tantangan ini mengakibatkan semua keputusan bagi desa berada di tangan laki-laki karena perempuan tidak dapat menyumbangkan ide-ide mereka.

Untuk mengatasi hal ini, Kader PINTAR secara proaktif mengumpulkan aspirasi warga dengan “menjemput bola” dari rumah ke rumah. Setelah mengumpulkan informasi terkait kebutuhan dan prioritas perempuan, anggota Kader PINTAR menyampaikan temuan mereka dalam Musyawarah Desa. Pendekatan ini telah memberikan pemahaman baru kepada para pembuat keputusan di pemerintah dan pemangku kepentingan lokal lainnya tentang isu-isu yang dihadapi penduduk dan bagaimana hal itu mempengaruhi perempuan dan laki-laki.

Perlunya mengatasi stunting adalah prioritas utama yang disampaikan dalam salah satu acara Musyawarah Desa. Dengan bantuan PD Aisyiyah Sumedang, Kader PINTAR di salah satu lokasi percontohan, Desa Kadakajaya, mengadvokasi alokasi anggaran yang lebih besar untuk masalah ini. Pemerintah merespon positif dan memasukkan isu tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, serta mengalokasikan 24 persen Dana Desa dalam APBD tahun anggaran 2023 untuk penanganan stunting.

Dengan pengetahuan baru mereka tentang tata kelola dan penganggaran desa, Kader PINTAR akan terus mendorong pemerintah desa agar lebih akuntabel dan memastikan mereka responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan tata kelola kolaboratif, mereka berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, para sesepuh, dan tokoh agama, untuk secara aktif melibatkan mereka dalam pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat terkesan dengan hasil di dua lokasi percontohan, sehingga mereka berkomitmen untuk mereplikasi solusi inovatif PD Aisyiyah dan membawa pendekatan Kader PINTAR ke desa- desa sekitarnya pada tahun 2024. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan dana pemerintah, langkah tersebut mendapat dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumedang. “Kami berharap lebih banyak perempuan yang mau mengambil peran aktif. Saya percaya kontribusi mereka akan membantu pemerintah desa melayani masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan yang efektif untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan,” kata Lili Rahli, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumedang. PD Aisyiyah Sumedang, pada dasarnya, telah berkomitmen untuk melatih anggota Kader PINTAR di lokasi-lokasi baru, bekerja sama dengan Simpul Belajar dan pemerintah desa.

Peningkatan partisipasi perempuan di bawah kepemimpinan PD Aisyiyah Sumedang dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa merupakan tonggak penting bagi kedua desa percontohan. Pendekatan tata kelola kolaboratif PD Aisyiyah Sumedang telah menumbuhkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat membantu memperluas jejaring mereka di masyarakat serta dengan organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Selain itu mereka akan mendorong perlunya layanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga prasejahtera di masa-masa mendatang.

Unduh di sini