BerandaRuang BeritaCerita dari LapanganMasyarakat Sipil Tingkatkan Akuntabilitas Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tasikmalaya

Masyarakat Sipil Tingkatkan Akuntabilitas Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tasikmalaya

Mei 20, 2022

Selama lebih dari lima puluh tahun, jaringan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang didanai pemerintah merupakan sumer utama pelayanan kesehatan primer bagi banyak masyarakat Indonesia di tingkat kecamatan. Namun, Kabupaten Tasikmalaya (Jawa BArat) hanya memiliki 39 Puskesmas untuk melayani 1,7 juta warganya - setara dengan satu Puskesmas untuk 44.066 orang.

Masyarakt sipil meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pelayanan umum di Kabupaten Tasikmalaya.

Masyarakt sipil meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pelayanan umum di Kabupaten Tasikmalaya.


Akibatnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakt kurang dapat tercapai. Organisasi masyarakat sipil (OMS) di Tasikmalaya hanya tidak sama sekali atau sedikit sekali berperan dalam menyelesaikan masalah di bidang kesehatan. Kurangnya kredibilitas di kalangan OMS telah menyebabkan ketidakpercayaan mendalam pemerintah daerah terhadap masayrakat sipil.

Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan (PRKI),adalah OMS Mitra Utama UAIS MADANI dan aktor kunci yang mengadvokasi reformasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah menerima hibah dan serangkaian pelatihan tentang kapasitas organisasi dan teknis di bidang-bidang seperti advokasi, pengorganisasian masyarakat, komunikasi strategis, dan tentang tata kelola kolaboratif, PRKI muncul sebagai salah satu OMS yang lebih cakap, responsif, dan dihormati di kabupaten ini.

Dengan dukungan dari USAID, PRKI dan AKSARA, sebuah forum multi-pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, untuk mengadvokasi akuntabilitas sosial. Forum yang terdiri dari perwakilan OMS, pemerintah daerah dan sektor swasta in bertemu secara rutin untuk membahas tantangan pembangunan di kabuaten dan merumuskan tindakan.

Pada November 2021, PRKI dan koalisi OMS meluncurkan survei pengaduan kepada 400 pengguna untuk menilai kualitas layanan di Puskesmas dan mempresentasikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) dan mengadvokasi peningkatan layanan. Berbagai individu – kedua PRKI, Wakil Bupati, ketua DPRD, dan ketua Dinkes, antara lain – memainkan peran kunci untuk meningkatakan hubungan antara OMS dan pemerintah daerah di Tasikmalaya.

Masyarakt sipil meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pelayanan umum di Kabupaten Tasikmalaya.

Masyarakt sipil meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pelayanan umum di Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagai hasil dari advokasi ini, Dinkes setuju untuk meluncurkan Janji Perbaikan Layanan, sebuah komitmen bersama untuk meningkatkan layanan publik. Janji ini menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk melayani masyarakat. Survei ini juga merupakan tonggak sejarah di Tasikmalaya, karena ini adalah pertama kalinya Dinkes bekerja sama dengan OMS lokal untuk menilai kuailtas layanan garda depan di Puskesmas.

Ke depannya, PRKi dan AKSARA akan membantu pelaksanaan Janji Perbaikan Layanan tersebut di Puskesmas, sekaligus mengarahakannya kepada pihak lain di wilayah tersebut. Selain itu, PRKI akan terus aktif mengawasi dan memantau penyelenggaraan pelayana publik bagi perempuan dan kelompok rentan serta memberikan bantuak kemanusiaan dan mengambangkan wirausaha sossial bagi kaum muda, USAID akan terus mendukung OMS di daerah dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, yang mempersatukan semua pihak, dan memastikan bahwa para mitra siap untuk keberhasilan berjangka panjang.

Unduh di sini