Menurut data dari Komisi Informasi Publik Sulawesi Selatan (2021), hanya tiga dari 24 kabupaten (Luwu Utara, Pare Pare, dan Sinjai) yang memberikan akses penuh ke informasi publik. Pada tanggal 28 April 2022, Mitra CSO MADANI di Makassar, Institute of Community Justice (ICJ) dan Forum multi-pemangku kepentingan BARANI mendirikan sebuah “Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Informasi”, yang mengadvokasi hak untuk mengakses informasi publik. Aliansi ini mempertemukan 12 OMS, jurnalis, Dinas Penerangan Provinsi (PPID), dan tokoh masyarakat. Dalam deklarasi mereka, Aliansi menuntut agar semua lembaga pemerintah di Sulawesi Selatan menjamin hak atas informasi publik dan mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan akses. Sebagai salah satu penandatangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengakui Aliansi dan berkomitmen untuk mendukung perjuangan mereka.