Setelah itu, mereka mengajukan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait regulasi terkait pembangunan desa yang saling bertentangan, dan yang menghambat upaya dalam pemberian panduan yang jelas bagi proses pemilihan desa. Alhasil, pada 7 September 2022, Pemprov Pangkep mengadakan lokakarya – yang dihadiri lebih dari 200 perwakilan dari pihak akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil – di mana para peserta memutuskan untuk merevisi peraturan daerah terkait pilkades. Sebuah tim multi-pemangku kepentingan (termasuk mitra MADANI) akan melanjutkan proses mengumpulkan masukan-masukan dan draf rekomendasi dari masyarakat. Selain itu, peserta rapat juga merekomendasikan agar CSO dapat berperan menjadi pengamat independen dalam pemilihan kepala desa putaran berikutnya yang akan digelar akhir tahun ini.