Pada bulan Februari 2023, mitra utama USAID MADANI, PPSW, menyelenggarakan lokakarya multipihak untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tentang tata kelola OMS. Berdasarkan hal itu, pada tanggal 3 April 2023, Pemerintah Lebak menetapkan Peraturan Bupati No.38/2023 tentang “Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan”. Aspek penting dari peraturan ini adalah adopsi alat penilaian mandiri Indeks Kinerja Organisasi (IKO) yang didukung USAID sebagai instrumen sertifikasi untuk OMS lokal. Peraturan tersebut menetapkan bahwa sertifikasi diperlukan untuk setiap OMS yang ingin mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola Tipe-3 dari Pemerintah Kabupaten Lebak. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lebak menunjukkan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya berkolaborasi dengan OMS untuk mencapai tujuan pembangunan daerah mereka.