
Perwakilan Simpul Belajar MMS (kiri) dan Kepala Dinas PMD (kanan) menandatangani kesepakatan untuk mereplikasi program revitalisasi BUMDes di 10 desa lagi, yang akan dilakasanakan selama dua tahun dengan dana pemerintah.
Sejak 2021, Lakpesdam NU telah mengeluarkan rekomendasi kebijakan tentang bagaimana unit usaha-unit usaha ini dapat didukung dengan lebih baik, mengadvokasi penggunaan Dana Desa secara transparan untuk BUMDes, dan merevitalisasi BUMDes melalui “Maklumat BUMDes” dan pemantauan dari masyarakat. Pada tanggal 13 April 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumenep menandatangani kesepakatan dengan Lakpesdam NU dan forum MMS untuk memperluas upaya MADANI dari dua desa percontohan penguatan BUMDes menjadi ke 10 desa lagi dengan menggunakan dana pemerintah. BUMDes di desa-desa ini akan mengembangkan Maklumat BUMDes mereka sendiri, yang berfungsi sebagai komitmen antara masing-masing BUMDes, bank pembangunan daerah, dan organisasi pemuda dan perempuan. Selain itu juga, piagam ini akan berfungsi sebagai alat untuk memungkinkan warga memantau kinerja BUMDes dengan meminta pertanggungjawaban mereka atas standar layanan yang telah disetujui.