Sebelum pertemuan ini seperti pengalaman MADANI, MADANI telah menyewa konsultan untuk mempersiapkan sebuah ringkasan kebijakan tentang pengembangan organisasi masyarakat sipil. Risalah kebijakan tersebut memuat empat rekomendasi: (1) menetapkan peran masyarakat sipil dalam instrumen perencanaan nasional, (2) menciptakan mekanisme untuk mengoptimalkan pemberdayaan OMS, (3) meningkatkan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat daerah, dan (4) mendorong keterlibatan OMS yang lebih luas dalam Forum Konsultasi Publik di tingkat daerah. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diterima dengan baik dalam pertemuan tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyambut baik peluang untuk memperkuat peran OMS dalam pelayanan publik melalui revisi UU Pelayanan Publik yang sedang berjalan. Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri berencana untuk memasukkan beberapa bagian dari rekomendasi tersebut ke dalam revisi Peraturan Menteri tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berniat untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selanjutnya, staf MADANI akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan kementerian terkait melalui konsultasi secara tatap muka.